ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA

( M T I )

Terdaftar pada :

Direktorat Jendral Sosial Politik

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

No. 61/D.1/V/2003 DEPDAGRI

Departemen Agama

Direktorat Jendral Bimas Buddha

No. 90/9/YAB/V/2003

ANGGARAN DASAR

MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA

Bahwa sesungguhnya setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak yang sama di dalam mewujudkan kebahagian lahir batin dan kesejahteraan hidupnya, oleh sebab itu segala tindakan yang membeda- bedakan sesama manusia dengan segala perwujudannya berdasarkan alasan apapun tidak dapat dibenarkan.

Bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan ideologi berazaskan Pencasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, jelas-jelas memberikan jaminan dan kebebasan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, karena kebebasan beragama adalah salah satu hak paling mendasar diantara hak-hak manusia.

Bahwa, keberadan Umat Tridharma adalah bagian tak terpisahkan dari Umat Buddha di Indonesia, yang mana juga merupakan bagian integral dari bangsa yang mencerminkan keaneka-ragaman kehidupan umat beragama di Indonesia, serta sebagai wujud nyata adanya penghormatan yang hakiki terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

Bahwa, dalam rangka mewujudkan dharma baktinya bagi bangsa dan negara, Umat Tridharma sadar sepenuhnya akan tanggung jawabnya untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional disegala bidang, untuk itu perlu adanya suatu wadah pembinaan dan pemgembangan bagi Umat Tridharma yang dapat menghimpun seluruh potensi Umat Tridharma demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bahwa, untuk menunaikan dan mewujudkan peran dan fungsi Umat Tridharma tersebut, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta atas bimbingan Nabi Besar Laotze, Guru Agung Buddha Sakyamuni dan Kong Fu Cu, dibentuklah Majelis Tridharma Indonesia, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

Nama, Tempat Dan Waktu

Pasal 1

Nama Dan Tempat

Organisasi ini bernama Majelis Tridharma Indonesia (disingkat M T I)

Berkedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang dan/ atau perwakilan di tempat lain, sebagaimana akan ditetapkan oleh Pengurus Organisasi.

Pasal 2

Waktu

Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung mulai tanggal tiga puluh maret dua ribu tiga (30-3-2003).

BAB II

AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

Azas

Organisasi ini berazaskan Falsafah Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945) dan ajaran Tridharma (Agama Tao, Agama Buddha dan ajaran Konfusius) yang bersifat universal.

Pasal 4

Sifat

Organisasi ini adalah sesuatu organisasi yang bersifat tidak mengejar laba atau tidak dipergunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

Organisasi ini tidak berpolitik dan tidak berafiliasi kepada partai politik dan/ atau golongan atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada partai politik.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan organisasi ini adalah :

1. Berdasarkan keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Mempersatukan/ mempererat tali persaudaraan para Rohaniawan Majelis Tridharma Indonesia di seluruh Indonesia dengan mengembangkan semangat setia kawan dan gotong royong yang dapat memberikan landasan/ pedoman penerapan dan pengamalan ajaran Tridharma.

3. Memelihara dan meningkatkan ketertiban pelaksanaan ajaran Tridharma bagi segenap umatnya.

4. Mengembangkan dan mewujudkan serta mengupayakan kerukunan tatanan kehidupan beragama yang dapat menciptakan terjalinnya kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dan harmonis di kalangan Umat Tridharma khususnya dan antar umat beragama di Indonesia pada umumnya.

5. Turut serta dalam kegiatan meningkatkan kualitas manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berpartisipasi dalam Trilogi Pendidikan.

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, organisasi ini melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan dan meningkatkan pembinaan mental, spiritual serta kualitas Umat Tridharma sehingga mampu berperan aktif dalam rangka ikut mensukseskan program- program pemerintah pada umumnya dan program pembangunan mental, spiritual pada khususnya dalam bidang ajaran agama Tao, Buddha dan Konfusius.

2. Membimbing dan menggiatkan pelaksanaan kebaktian, upacara-upacara, ceramah-ceramah, khotbah-khotbah dan pendidikan keagamaan Tridharma di tempat-tempat ibadah Tridharma.

3. Menterjemahkan kitab-kitab suci ajaran Tridharma, menyusun buku-buku pendidikan ajaran Tridharma dan mengadakan perpustakaan.

4. Menerbitkan majalah-majalah, buku-buku, brosur serta naskah ilmiah termasuk kegiatan perfilman dan rekaman video yang berhubungan dengan Ajaran Tridharma untuk membentangkan ajaran Tridharma.

5. Menyusun data-data keagaman selengkapnya dan meningkatkan usaha pendidikan, keagamaan dan sosial serta mengembangkan seni budaya Tridharma yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

6. Mendirikan, menyelenggarakan lembaga pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah antara lain: Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum, Universitas, mengadakan pendidikan dan latihan serta mendirikan kelompok-kelompok studi.

7. Usaha lain yang di kemudian hari dapat ditentukan oleh Pengurus Organisasi yang sesuai dengan azas dan tujuan Organisasi serta mengindahkan izin-izin dari Yang Berwajib.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota

1. Keanggotaan Organisasi ini terdiri dari :

a. Pada hakikatnya seluruh Warga Negara Indonesia yang menganut ajaran Tridharma adalah anggota Majelis Tridharma Indonesia.

b. Keanggotaan Majelis Tridharma Indonesia pada tiap-tiap propinsi dan Kotamadya/ Kabupaten/ kota Administratif seluruh Indonesia yang terdiri dari anggota biasa, anggota aktif dan anggota kehormatan.

c. Mengisi formulir dan mendaftarkan menjadi anggota Majelis Tridharma Indonesia.

d. Membayar uang iuran.

2. Hal mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. Hak-hak anggota ;

a. Setiap anggota mempunyai hak suara serta hak memilih dan hak dipilih.

b. Setiap anggota berhak mendapat satu suara.

c. Setiap anggota mempunyai hak untuk menikmati berbagai pelayanan dan program Majelis Tridharma Indonesia yang diselenggarakan dan disediakan oleh Organisai.

d. Setiap anggota akan memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi.

4. Tiap anggota berkewajiban untuk :

a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Organisasi dan memahami, melaksanakan dan mentaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari organisasi, dan

b. Turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran (keahliannya) apabila organisasi memerlukannya.

c. Aktif melaksanakan program-program yang diadakan oleh organisasi.

5. Keanggotan berakhir/ berhenti karena:

a. Atas permintaan sendiri keluar dari Majelis Tridharma Indonesia dengan memberitahukan secara tertulis kepada Sekjen Majelis Tridharma Indonesia.

b. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar Majelis Tridharma Indonesia, mencemarkan nama baik/martabat Majelis Tridharma Indonesia.

c. Tidak lagi menemuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini, selama 1 (satu) tahun.

d. Meninggal dunia.

e. Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.

f. Bilamana tersangkut perkara atau melanggar hukum.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

1. Organisasi Majelis Tridharma Indonesia diatur secara berjenjang yang terdiri dari:

a. Di tingkat Nasinal berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat (disingkat DPP) dan hanya ada satu Dewan Pengurus Pusat Majelis Tridharma Indonesia.

b. Di tingkat Propinsi berkendudukan di ibukota Propinsi, dipimpin oleh Dewan pengurus Wilayah (disingkat DPW) dan hanya ada satu Dewan Pengurus Wilayah Majelis Tridharma Indonesia di setiap Ibukota Propinsi.

c. Di tingkat Kotamadya/ Kabupaten/ Kota administratif berkedudukan di ibukota Kotamadya/ Kabupaten/ kota Administratif, dipimpin oleh Dewan Pengurus daerah Majelis Tridharma Indonesia di setiap Kotamadya/ Kabupaten/ Kota Administratif.

d. Di tingkat tempat ibadat, dipimpin Dewan Pengurus Cabang disingkat (DPC) dan ada beberapa Dewan pengurus cabang Majelis Tridharma Indonesia di setiap tempat Ibadat.

2. Susunan Pimpinan Organisasi Majelis Tridharma Indonesia diatur secara berjenjang terdiri dari :

a. Tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat yang disebut Ketua Umum.

b. Tingkat Propinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah yang disebut Ketua Wilayah.

c. Tingkat Kotamadya/ Kabupaten/ kota administratif dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah yang disebut Ketua Daerah.

d. Tingkat Tempat Ibadat dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang yang disebut Ketua cabang.

3. Untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan jenjangnya dapat dibentuk departemen-departemen, biro-biro, bagian-bagian dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Mengenai hal tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 9

1. Rapat anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam organisasi.

2. Rapat Tahunan anggota diadakan setiap tahun, dengan acara:

a.laporan tahunan Dewan Pengurus Pusat terutama mengenai pemberian tanggung jawab hal keuangan dan jalannya organisasi serta hal-hal lainnya yang dianggap penting.

b.pembentukan Panitian Veritifikasi, bilamana diperlukan.

c.pemilihan anggota-anggota Dewan Pengurus Pusat dilakukan 5 (lima) tahun sekali, dan ;

d.hal-hal lain.

3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, maka Dewan Pengurus Pusat:

a.berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu, dan ;

b.harus mengadakan Rapat anggota, bila sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota organisasi mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat anggota.

Pasal 10

1. Para anggota organisasi harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota itu dilangsungkan dan/ atau dengan melalui surat berbahasa Indonesia dan/ atau di papan pengumuman di gedung Organisasi.

2. Pada pemberitahuan tentang sesuatu rapat Anggota harus disebut : acara tempat, tanggal dan waktu.

3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.

4. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum atau salah seorang ketua.

5. Jika Ketua Umum dan/ atau ketua tidak hadir, anggota-anggota Dewan Pengurus Pusat lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang untuk menjabat sebagai Ketua.

Pasal 11

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 20 ayat (2) anggaran dasar ini, Rapat anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) bagian dari jumlah anggota organisasi.

2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/ menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat,dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah, apabila keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (korum) yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat–cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

4. Dalam rapat anggota itu masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara.

5.

a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain.

b. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi.

a. Kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian.

b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan.

c. Apabila suara-suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.

BAB VIII

DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENASIHAT

Pasal 12

DEWAN PENGURUS

1. Organisasi diurus dan dipimpin oleh sebuah Dewan Pengurus Pusat yang dipilih dari anggota-anggota Organisasi.

2. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari:

a.seorang Penasehat atau lebih

b.seorang Ketua Umum, seorang Ketua atau lebih

c.seorang Sekretaris atau lebih

d.seorang Bendahara atau lebih

e.beberapa orang pengurus harian

f.seorang atau lebih pejabat-pejabat lainnya, bila Rapat anggota atau Dewan Pengurus Pusat menganggapnya perlu.

3. (Anggota-anggota) Dewan Pengurus Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) di atas. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya, demikian dengan ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya, maka jangka waktu 5 (lima) tahun itu dianggap diperpanjang hingga pemilihan (anggota-anggota) Dewan Pengurus Pusat baru dalam rapat itu.

4. Para Anggota Dewan Pengurus Pusat lama dapat dipilih kembali selama 2 (dua) kali masa jabatan.

5. Apabila terjadi sesuatu lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengurus Pusat berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu yang disahkan oleh Rapat anggota yang berikutnya.

6. Lamanya jabatan yang diduduki oleh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah sama dengan isi ayat 3 dan 4 pasal ini.

7. Mengenai pembentukan, pengesahan dan pembekuan Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah yang ditentukan oleh Rapat anggota.

Pasal 13

1. Dewan Pengurus Pusat mewakili Organisasi ini di dalam dan di luar Pengadilan/ Hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai hak milik, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/ mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak bergerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan Organisasi, mengikatkan Organisasi sebagai penjamin, Dewan Pengurus Pusat berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari Rapat anggota.

2. Dewan Pengurus Pusat terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh Ketua Umum dan/ atau Ketua tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau Bendahara atau pejabat lain.

3. Dewan Pengurus Pusat berwenang untuk menentukan kebijaksanaan Organisasi dan berkewajiban melaksana-kan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Rapat Anggota.

4. Dewan Pengurus Pusat adalah merupakan pimpinan tertinggi organisasi, menetapkan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 14

1. (Anggota-anggota) Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, berkewa-jiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota.

2. Anggota-anggota Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi Perkumpulan Rapat Anggota.

Pasal 15

1. dewan Pengurus Pusat berapat 6 (enam) bulan sekali dan setiap kali Ketua Umum, Ketua atau sedikitnya 3 (Tiga) orang anggota Dewan Pengurus Pusat lainnya bilamana mengangap perlu.

2. Dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat masing-masing anggota Dewan Pengurus Pusat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

3. Rapat Dewan Pengurus Pusat hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Pengurus Pusat.

4. Keputusan-keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/ menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak biasa.

Pasal 16

DEWAN PENASIHAT

1. Rapat anggota berhak mengangkat dan memberhentikan seorang Penasihat atau lebih,

2. Penasihat berhubung dengan kewibawaan mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan Organisasi terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari organisasi.

3. Dewan Penasihat berkewajiban untuk memberi nasihat, pembinaan, saran atau petunjuk kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengurus Daerah serta Dewan Pengurus Cabang, baik diminta ataupun tidak oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengurus Daerah serta Dewan Pengurus Cabang.

BAB IX

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 17

1. Keuangan perkumpulan diperoleh dari : uang pangkal, uang iuran bulanan, uang sokongan, sumbangan sukarela, hibahan dan/ atau penerimaan lainnya yang sah (yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum), pula tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Organisasi.

2. Jumlah uang pangkal dan uang iuran bulanan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain dari Dewan Pengurus Pusat.

BAB X

ATRIBUT DAN LOGO

Pasal 18

Organisasi mempunyai Lambang, Panji dan atribut-atribut lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

2. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (korum) yang ditetapkan ayat (1) pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah-jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 20

1. Organisasi hanya dapat dibubarkan atas usul Dewan Pengurus Pusat bersama Ketua Umum, Ketua Penasihat atau atas usul secara tertulis yang disertai alasan-alasannya dari sedikitnya separuh bagian dari jumlah anggota Organisasi kepada Dewan Pengurus Pusat.

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (3) tersebut di atas, keputusan tentang pembubaran organisasi hanya dapat dengan sah oleh Rapat Anggota yang diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah anggota organisasi sedangkan keputusannya diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, maka keputusannya harus disetujui sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencapai jumlah (korum) yang ditetapkan ayat (2) pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama itu, dengan banyak anggota yang hadir dan jumlah suara sama dengan yang dibutuhkan oleh rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

4. Dalam rapat mengenai pembubaran pasal ini diputuskan pula sesuatu organisasi yang sama tujuannya atau suatu badan yang bertujuan sosial, kepada siapa kekayaan organisasi yang masih ada (sesudah semua hutangnya dibayar) diserahkan.

Pasal 21

Apabila Organisasi dibubarkan, maka Dewan Pengurus Pusat berkewajiban untuk melakukan likuidasinya, kecuali bila rapat Anggota menentukan lain.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

1. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh rapat Anggota.

2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Rapat Anggota.

3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari Dewan Pengurus Pusat tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XIII

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

1. Hal-hal yang baik dalam anggaran dasar ini, dalam Anggaran Rumah Tangga maupun oleh Rapat Anggota tidak cukup atau belum diatur, diputuskan/ ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

2. Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar ini mengenai pengangkatan Dewan Pengurus Pusat maka untuk Dewan Pengurus Pusat pertama kalinya diangkat sebagai berikut :

Penasehat :

1. Brigjen (Purn) TEDY YUSUF

2. KAMIL SETIADI, SH

3. EDDY USMADY

4. RUKMINTO BUDI HARTONO

5. ANDREAS GANDAMANA

Ketua Umum :

1. Ir. PIMPIN LIKA

Ketua :

1. ANDI HARTONO

2. ERWANTO TRISNO

3. ALI RUSLIM

Sekretaris :

1. EDDY WIJAYA

2. DAVID CHANIAGO THE

Bendahara :

1. SURYA BUNTARAN,BA

2. BENNY WIJAYA

Pengurus Harian :

1. JANTO KODIAT

2. LEONARDI LAU, SH

ANGGARAN RUMAH TANGGA

MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA ( M T I )

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

1. Anggaran Rumah Tangga MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA dideklarasikan pada tanggal 30 Maret 2003 di Jakarta.

2. Anggaran Rumah Tangga MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA.

3. Anggaran Rumah Tangga ini menetapkan hal yang lebih rinci dari Anggaran Dasar MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA.

4. Kata singkatan dari MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA ditetapkan menjadi MTI.

BAB II

SASARAN ORGANISASI MAJELIS TRIDHARMA INDONESiA

Pasal 2

1. Dewan Pengurus Pusat Majelis Tridharma Indonesia, bukan suatu organisasi yang mempunyai misi pemindahan agama, bukan mencampur adukkan agama, atau bukan agama baru atau suatu aliran kepercayaan. Organisasi adalah suatu tempat menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Tridharma, khusus agama Tao, Agama Buddha dan ajaran Konfusius.

2. Sasaran utamanya adalah membantu/ menolong individu untuk :

a. Menerjemahkan kasih Tuhan khususnya dari agama Tao, agama Buddha dan ajaran Konfusius dan membina sikap mental/ spiritual untuk mencapai kesempurnaan dalam sikap kehidupan sehari-hari, dengan mengisi hidup ini agar mendapat kegembiraan, keharmonisan, keindahan, kebaikan manusia, berkah dan kebahagiaan yang langgeng.

b. Mendorong setiap pemeluk agama Tridharma lebih menekuni agamanya dan bertindak sesuai dengan ajaran yang didapat serta meningkatkan kualitas, etik, moral, budi luhur dan pengabdian secara bersama-sama.

c. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pendidikan Tridharma.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS MTI

Pasal 3

1. Susunan Dewan Pengurus Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari :

a. Ketua Umum

b. Ketua-ketua

c. Sekretaris I dan II

d. Pengurus Harian

2. Susunan Dewan Pengurus Tingkat Propinsi adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) terdiri dari :

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Bendahara

d. Ketua-ketua Bidang

e. Pengurus Harian

3. Susunan Dewan Pengurus Tingkat Kotamadya/ Kabupaten/ Kota administratif adalah Dewan Pengurus Daerah (DPD) terdiri dari :

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Bendahara

d. Ketua-ketua Bidang

e. Pengurus Harian

4. Di tingkat Tempat Ibadat, dipimpin Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan ada beberapa Dewan Pengurus cabang (DPC) di setiap Rumah Ibadat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diatur masing-masing yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pengurus Pusat.

BAB IV

ANGGOTA – ANGGOTA BIASA

Pasal 4

1. Mereka yang ingin menjadi anggota biasa harus mengajukan permohonan tentang keinginan mereka itu kepada Dewan Pengurus Pusat, dengan mengisi secara lengkap dan jelas formulir yang disediakan oleh Dewan Pengurus Pusat, dan turut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota biasa atau anggota Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Penasihat (yang bukan anggota-anggota Dewan Pengurus Pusat) sebagai penyokong-penyokong (sponsor–sponsor)nya.

2. Formulir permohonan tersebut oleh Sekretaris digantungkan/ ditempelkan pada papan pengumuman di gedung Organisasi selama sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari.

3. Anggota-anggota yang berkeberatan terhadap calon anggota harus menyatakannya dengan surat kepada Dewan Pengurus Pusat dengan menyebutkan alasan-alasannya.

4. Dewan Pengurus Pusat memutuskan diterima atau tidaknya calon anggota itu dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat tersebut dalam pasal (16) Anggaran Dasar.

5. Dewan Pengurus Pusat berwenang pula untuk membentuk dan membubarkan Komisi Penerimaan Anggota yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota biasa (bukan anggota Dewan Pengurus Pusat) yang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari mengajukan permohonan calon itu kepada Dewan Pengurus Pusat disertai keterangan-keterangan dan saran-sarannya.

6. Jika seorang calon anggota tidak diterima oleh Dewan Pengurus Pusat, maka hal ini dapat diajukan kepada Rapat Anggota yang dimaksud dalam pasal 9 anggaran Dasar oleh para penyokong calon itu. Rapat anggota memutuskan apakah calon itu dapat diterima atau tidak sebagai anggota, dengan ketentuan jika mengenai hal ini diadakan pemungutan suara, maka keputusannya diambil dengan suara terbanyak.

7. Dewan Pengurus Pusat harus memberitahukan secara tertulis kepada calon yang bersangkutan apakah permohonannya itu diterima atau tidak menjadi anggota dengan atau tanpa menyebut alasan-alasannya.

8. Calon yang ditolak untuk menjadi anggota hanya dapat mengajukan permohonan baru setelah berakhirnya tahun pengajuan permohonan yang lalu.

9. Keanggotaan seseorang dimulai sehari sesudah permohonannya itu diterima baik oleh Dewan Pengurus Pusat.

10. Selama belum menerima surat keputusan dari Dewan Pengurus Pusat tentang diterimanya sebagai anggota, calon (pemohon) yang bersangkutan tidak mempunyai sesuatu hak atau kewajiban sebagai anggota dari/ terhadap organisasi.

PENGUNDURAN DIRI DAN PENERIMAAN KEMBALI ANGGOTA

Pasal 5

1. Ia (mereka) yang hendak mengundurkan diri (keluar) sebagai anggota Organisasi harus memberitahukan tentang hal itu dengan surat kepada Dewan Pengurus Pusat.

2. Ia (mereka) bekas anggota tersebut dalam ayat ke satu pasal ini dapat diterima kembali sebagai anggota setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Pusat, dengan keharusan membayar uang pangkal lagi.

3. Jika jangka waktu antara berhenti dan diterimanya kembali sebagai anggota kurang dari 3 (tiga) bulan, maka untuk bulan-bulan selama ia (mereka) berhenti itu ia (mereka) diwajibkan membayar iuran penuh.

4. Dalam hal-hal istimewa (luar biasa) mengenai ayat-ayat kedua dan ketiga pasal ini Dewan Pengurus Pusat berwenang untuk memberi kelonggaran (dispensasi).

HAK – HAK ANGGOTA

Pasal 6

1. Hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan.

2. Hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.

3. Hak memperoleh perlakuan yang sama dalam organisasi.

4. Selain daripada hak-hak tersebut dalam ayat kedua pasal 7 Anggaran Dasar, semua anggota berhak untuk menikmati segala fasilitas yang telah disediakan oleh Organisasi bagi para anggota,sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Dewan Pengurus Pusat.

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Anggota baru yang penerimaannya terjadi sebelum tanggal 15 (lima belas) harus membayar iuran terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan, sedangkan yang penerimaannya diputuskan pada tanggal 15 (lima belas) atau selewatnya harus membayar uang iuran terhitung mulai tanggal 15 (lima belas) bulan yang bersangkutan.

2. Uang iuran harus dibayar di muka kepada Bendahara.

3. Jika anggota menunggak sampai 2 (dua) bulan pembayaran iuran atau pembayaran lainnya yang diwajibkan, oleh Bendahara kepadanya akan disampaikan surat pemberitahuan tentang jumlah tunggakannya yang disertai dengan peringatan untuk membayar tunggakan tersebut. Jika anggota tersebut tidak membayar tunggakannya, meskipun telah menerima 3x (tiga kali) peringatan (dengan jangka waktu satu bulan antara tiap-tiap pernyataan itu), maka Dewan Pengurus dapat memberhentikan untuk sementara anggota yang bersangkutan dengan memberitahukannya hal itu secara tertulis.

4. Jika seseorang anggota mengundurkan diri dalam bulan pada waktu ia diterima sebagai anggota, maka ia harus membayar iuran 3 (tiga) bulan penuh.

5. Organisasi tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh anggota yang telah berhenti sebagai anggota.

6. Dalam keadaan istimewa (luar biasa) Dewan Pengurus dapat memberikan kelonggaran mengenai ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal ini.

7. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan dan disiplin organisasi.

8. Aktif melaksanakan program-program organisasi.

9. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan organisasi.

BAB V

RAPAT ANGGOTA KEPUTUSAN YANG SAH

Pasal 8

Rapat Anggota hanya dapat mengambil keputusan yang sah mengenai pokok-pokok yang termuat dalam acara dan yang diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

DEWAN PENGURUS MULAI MEMANGKU JABATAN DAN WEWENANG – WEWENANG ANGGOTA – ANGGOTA DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 9

1. Anggota-anggota Dewan Pengurus Pusat mulai memangku jabatan (melakukan tugas mereka) sejak dipilih, terhitung mulai hari (tanggal) yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Pengurus Pusat.

2. Dewan Pengurus Pusat dapat (diberi wewenang untuk) mengeluarkan uang sampai jumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan selama satu tahun ditambah saldo tahun yang lalu untuk keperluan organisasi. Biaya-biaya yang melebihi jumlah itu harus disetujui oleh Rapat Anggota dan Dewan Penasehat, baik sebelum atau sesudahnya pengeluaran itu.

3. Dewan Pengurus Pusat diberi kekuasaan (wewenang) untuk menetapkan pembayaran-pembayaran wajib, denda-denda, sumbangan-sumbangan istimewa (luar biasa) dan pembayaran-pembayaran lain serta mengatur cara pembayarannya.

4. Dewan Pengurus Pusat terikat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota serta peraturan/ disiplin organisasi. Dalam hal-hal yang tidak ditetapkan dalam/ menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Anggota, Dewan Pengurus Pusat dapat (berwenang untuk) mengambil keputusan sendiri.

5. Dewan Pengurus Pusat diberi kekuasaan (wewenang) untuk membatasi atau menghentikan penerimaan anggota setiap waktu.

6. Dewan Pengurus Pusat diberi kekuasaan (wewenang) untuk mengadakan perjanjian-perjanjian secara timbal balik dengan organisasi-organisasi dan/atau badan-badan lainnya baik yang terdapat di dalam maupun di luar Indonesia.

TUGAS DAN KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB PARA ANGGOTA DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Anggaran Dasar, kewajiban-kewajiban anggota-anggota Dewan Pengurus Pusat ialah sebagai berikut :

1. Tugas, Kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab Ketua Umum :

a. Memimpin, mengarahkan dan mengupayakan kerja seluruh jajaran kepengurusan MTI demi tercapainya visi dan tujuan MTI.

b. Mengkoordinir dan mengalang kerjasama antara urusan internal dan eksternal.

c. Melakukan fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawas.

d. Memotivasi dan menciptakan suasana kondusif dalam Pengurus.

e. Mengesahkan program kerja yang disusun dalam Rapat Pengurus.

f. Mengangkat dan mengesahkan kepengurusan MTI, Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC).

g. Mengkoordinir MTI Pusat dengan MTI Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC).

h. Mewakili Dewan Pengurus Pusat (dengan atau tanpa disertai Sekretaris atau Bendahara atau Pejabat Lain). Demikian mewakili organisasi dalam hubungan dengan pajak lain (ketiga).

i. Memimpin Rapat-rapat Anggota, Rapat Pleno dan/ atau gabungan.

j. Bila dianggap perlu dapat memberikan mandat/ kuasa penuh untuk melakukan tugas-tugas dan kegiatan tertentu.

k. Mengadakan dan memimpin Rapat-rapat Dewan Pengurus Pusat.

l. Demi kelancaran organisasi sewaktu-waktu Ketua Umum berhak mengambil kebijaksanaan personalia dan hal-hal lain setelah sebelumnya mendengarkan saran dari Rapat Anggota atau Dewan Pengurus Pusat dalam bagian-bagian organisasi lainnya.

m. Meminta pertanggung jawaban secara periodik atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu kepada para Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bagian/ seksi organisasi lainnya.

n. Membuat laporan tahunan dari semua kegiatan (aktivitas) organisasi yang akan dibacakan pada Rapat Tahunan Anggota.

o. Memanggil rapat-rapat anggota jika dianggapnya perlu atau jika ada permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah anggota-anggota Dewan Pengurus Pusat lainnya atau 25 (dua puluh lima) orang anggota biasa organisasi, dan

p. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota dan/ atau oleh Dewan Pengurus Pusat.

2. Tugas Kewajiban-kewajiban Para Ketua :

a. Mewakili Ketua dalam hal ia (Ketua) berhalangan.

b. Membantu Ketua Umum dalam semua kegiatan.

c. Memimpin koordinasi operasional dari kegiatan yang berkenaan dengan bidang-bidang di bawahnya, termasuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkenaan dengan yang di bawahnya.

d. Berhak memberikan usulan kepada Ketua Umum.

e. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi untuk disampaikan pada Ketua, termasuk lajunya Program Kerja, Kesekretariatan dan Keuangan untuk disampaikan kepada Ketua.

f. Mengetuai/ memimpin Seksi/ Bagian/ Kegiatan yang dipimpinnya, dalam hal jabatannya dirangkap demikian, dan

g. Hal-hal yang ditetapkan oleh Rapat anggota dan/ atau oleh Dewan Pengurus Pusat.

3. Kewajiban – kewajiban Para Sekretaris :

a. Mengkoordinir, memelihara dan bertanggung jawab atas kelancaran Kesekretariatan sebagai pusat perhubungan keluar maupun kedalam.

b. Mendampingi dan membantu Ketua Umum/ Ketua dalam melancarkan organisasi.

c. Bersama-sama dengan Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengurus Pusat menandatangani segala surat menyurat.

d. Menyelenggarakan Rapat.

e. Mendampingi dan membantu Ketua Umum/ Ketua mempersiapkan acara rapat, bila mana perlu membantu Ketua Umum/ Ketua memimpin rapat, pertemuan dan acara-acara lainnya.

4. Kewajiban – kewajiban Para Bendahara :

a. Melakukan pembukuan/ pencatatan dan pelaporan dari semua penerimaan dan pengeluaran uang Organisasi.

b. Menyusun dan mengatur serta menyimpan seluruh pembiayaan kegiatan-kegiatannya.

c. Merencanakan Anggaran, menyiapkan anggaran dan mengawasi pengeluaran anggaran sesuai prosedur.

d. Berhak meminta tembusan pertanggung jawaban keuangan dari setiap kegiatan.

e. Memperlihatkan buku-buku tentang keuangan kepada Ketua Umum disertai penjelasan-penjelasan yang diperlukan.

f. Menyiapkan dan menyerahkan laporan bulanan tentang keuangan pada umumnya kepada Dewan Pengurus Pusat.

g. Menyiapkan dan menyerahkan laporan tahunan tentang seluruh aktiva dan pasiva (termasuk mengenai penerimaan dan pengeluaran uang) untuk dan atas nama Organisasi, yang akan dibicarakan dalam Rapat Tahunan Anggota, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota dan/ atau Dewan Pengurus Pusat.

5. Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Harian adalah :

a. Membangun dan menggalang hubungan baik dengan semua pihak yang terkait.

b. Menciptakan dan menjaga citra umat Tridharma pada umumnya dan MTI pada khususnya.

c. Membuat dan mengadakn publikasi.

d. Menghubungi pengurus.

e. Menciptapkan sistem koordinasi dan distribusi informasi.

f. Menjalankan komunikasi dengan semua jajaran di bawahnya.

g. Menjalankan fungsi Public Relation ke dalam maupun keluar.

h. Mengkoordinasikan suasana dukungan dari publik

i. Melaksanakan fungsi-fungsi humas lainnya.

BAB VII

KEUANGAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 11

1. Pembayaran wajib kepada organisasi terdiri dari :

a. Uang pangkal dan iuran yang dipungut dari para anggota, dan

b. uang pembayaran-pembayaran lainnya.

c. besarnya uang pangkal dan iuran ditentukan oleh Rapat anggota atau Dewan Pengurus Pusat.

d. Sumbangan dan warisan pada simpatisan dapat diterima tanpa atau dengan persyaratan yang dapat disetujui oleh dewan Pengurus Pusat dan Dewan Penasehat.

e. Deposito dan rekening giro organisasi harus disimpan dan dibuka pada Bank yang disetujui secara bersama-sama oleh Dewan Pengurus Pusat.

f. Semua surat-surat berharga harus disimpan pada safety box di Bank yang disetujui secara bersama-sama oleh Dewan Pengurus Pusat.

2. Tarif-tarif pembayaran yang berlaku untuk pembayaran-pembayaran wajib harus selalu ada (tersedia).

3. Tahun buku organisasi adalah tahun takwin, untuk pertama kali bulan Januari dari tahun buku berjalan mulai organisasi ini didirikan sampai dengan bulan Desember.

4. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Dewan Pengurus Pusat harus dibuat laporan mengenai keadaan organisasi serta laporan mengenai harta kekayaan dan keuangan organisasi selama 1 (satu) tahun buku yang lalu, yang untuk sahnya harus ditanda tangani oleh semua anggota Dewan Pengurus Pusat dan disetujui Dewan Penasehat untuk disahkan oleh Rapat anggota.

5. Laporan-laporan tersebut sedapat mungkin disertai rencana kerja dan anggaran biaya untuk tahun buku yang berjalan.

6. Pengesahan laporan tersebut berarti, para anggota Dewan Pengurus Pusat dibebaskan dari segala tuntutannya terhadap organisasi dalam tahun buku yang bersangkutan.

7. Dewan Pengurus Pusat harus memberitahukan paling sedikit satu bulan di muka sebelum berlakunya suatu tarif yang dirubahnya.

BAB VIII

MAKSUD DAN PENGGUNAAN LAMBANG MTI

Pasal 12

1. Lambang MTI adalah :

Berbentuk bulat dangan terdiri dari warna merah dan putih serta lingkaran bagian bawah yang bertuliskan Majelis Tridharma Indonesia dan di tengah terdapat simbol.

2. Maksud Lambang MTI adalah :

a. Warna Merah putih sebagai kesatuan melambangkan Indonesia.

b. Merah bermakna kebenaran.

c. Putih bermakna ketulusan, kebenaran dan kesucian.

d. Di tengah lingkaran terdapat simbol yang bermakna kebenaran alami.

3. Pengunaan Lambang MTI adalah :

a. untuk panji

b. untuk logo

c. untuk atribut

d. untuk stempel MTI

e. dan lain-lain

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

1. Anggaran Rumah Tangga ini, demikian pula tiap-tiap perubahannya, berlaku segera setelah diputuskan oleh Rapat Anggota dan/ atau Dewan Pengurus Pusat.

2. Dalam Hal diadakan pungutan suara, perubahan-perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diputuskan oleh Rapat Anggota dan/ atau Dewan Pengurus Pusat yang dimaksudkan dalam pasal 9 Anggaran Dasar.

3. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Organisasi.

BAB X

HAL LAIN – LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

1. Segala hal dan persoalan yang belum diatur dalam anggaran Rumah Tangga MTI ini, dapat dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Keputusan tersebut kemudian harus dimintakan persetujuan dari Rapat anggota yang akan datang.

2. Anggaran Rumah Tangga MTI ini untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Panitia Kerja yang ditunjuk oleh para penasihat MTI di Jakarta pada hari Minggu, tanggal 30 Maret 2003.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 30 Maret 2003

Pengurus Pusat

MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA

TTD

Ketua Umum

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.